ISD : BAB 6 PELAPISAN SOSIAL DAN PERSAMAAN DERAJAT

1. PELAPISAN SOSIAL

A.    PENGERTIAN

          
Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau terbentuklah masyarakat yang berstrata.

       Masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa individu, seperti juga individu tidak dapat dibayangkan tanpa adanya masyarakat.

  Betapa individu dan masyarakat adalah komplementer dapat kita lihat dari kenyataan, bahwa :

a. manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya.

b. individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan (berdasarkan pengaruhnya) perubahan besar masyarakatnya.

Setelah itu kita mengerti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan sosial, marilah kita pelajari apa yang dimaksud dengan Stratifikasi Sosial atau Pelapisan Masyarakat.

B.   PELAPISAN SOSIAL CIRI TETAP KELOMPOK SOSIAL

         Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh sistem sosial masyarakat kuno. Seluruh masyarakat memberikan sikap dan kegiatan yang berbeda kepada kaum laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini perlu diingat bahwa ketentuan­ketentuan tentang pembagian kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi dasar daripada pembagian pekerjaan, semata-mata adalah ditentukan oleh sistem kebudayaan itu sendiri. Kita lihat saja misalnya kedudukan laki-laki di Jawa berbeda dengan kedudukan laki-laki di Minangkabau. Di Jawa kekuasaan keluarga di tangan ayah sedang di Minangkabau tidak demikian. Dalam hubungannya dengan pembagian pekerjaan pun setiap suku bangsa memiliki Cara sendiri-sendiri. Di Irian misalnya atau di Bali. wanita harus lebih bekerja keras daripada laki- laki.

Di dalam organisasi masyarakat primitif pun di mana belum mengenai tulisan. pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal ini terwujud berbagai bentuk sebagai berikut .

1 ) Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamindan umurdengan pembedaan-

pembedaan hak dan kewajiban.

2) Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istitmewa.

3) Adanya pemimpin yang saling berpengaruh.

4) Adanya orang-orang yang dikecilkan di luar kasta dan orang yang di luar perlindungan hukum .

5) Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri.

6) Adanya pembedaan standar ekonomi dan didalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum.

C. TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL

- Terjadi dengan sendirinya

   Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan  kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya.

Oleh Karena sifatnya yang tanpa disengaja inilah maka bentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu dan kebudayaan masyarakat di mana sistem itu berlaku. Pada pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada sesuatu strata atau pelapisan adalah secara otomatis, misalnya Karena usia tua, Karena pemilikan kepandaian yang lebih, atau kerabat pembuka, tanah, seseorang yang memiliki bakat seni atau sakti.

- Terjadi dengan disengaja

  

   Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan keuasaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan adanya pembagian yang jelas dalam hal wewenang dan kekuasaan ini maka di dalam organisasi itu terdapat keteraturan sehingga jelas bagi setiap orang di tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dan dalam suatu organisasi baik secara vertikal maupun secara horisontal.

Sistem pelapisan yang dibentuk dengan sengaja ini dapat kita lihat misalnya di dalam organisasi pemerintahan, organisasi partai politik, perusahaan besar, perkumpulan-perkumpulan resmi, dan lain-lain. Pendek kata di dalam organisasi formal. Di dalam sistem organisasi yang disusun dengan Cara ini mengandung dua sistem, ialah :

 1) Sistem fungsional; merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang

tingkatnya berdampingan dan barns bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat, misalnya saja di dalam orgaanisasi perkantoran ada kerja sama antara kepala-kepala seksi dan lain-lain.

2) Sistem skalar: merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke alas (vertikal).

     Pembagian kedudukan ini di dalam organisasi formal pada pokoknya diperlukan agar organisasi itu dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi sebenarnya terdapat pula kelemahan yang disebabkan sistem yang demikian itu.

Pertama  : Karena organisasi itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga sering terjadi kelemahan di dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya saja perubahan-perubahan pula dalam cara-cara perjuangan partai politik, tetapi Karena organisasi itu mempunyai tata Cara tersendiri di dalam menentukan kebijaksanaan politik sosial, maka sering terjadi kelambatan di dalam penyesuaian.

Kedua    : Karena organisasi itu telah diatur sedemikian rupa sehingga

membatasi kemampuan-kemampuan individual yang sebenarnya mampu tetapi Karena kedudukannya yang mengangkat maka tidak memungkinkan untuk mengambil inisiatif. Misalnya dapat kita lihat di dalam kehidupan perguruan tinggi, seorang dosen yang baru golongan III a tetapi cakap, tidak diperkenankan menduduki jabatan-jabatan tertentu yang hanya boleh diduduki atau dijabat oleh golongan IV a ke atas, maka merupakan hambatan yang merugikan dosen yang bersangkutan dan universitas.

Contoh yang lain dapat kita lihat sendiri misalnya di dalam kantor-kantor pemerintah di mana banyak tenaga-tenaga yang cukup tetapi tidak diberi wewenang Karena kedudukannya

mengikat.

D. PEMBEDAAN SISTEM PELAPISAN MENURUT SIFATNYA.

   

    Menurut sifatnya, maka sistem pelapisan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi :

1) Sistem pelapisan masyarakat yang tertutup.

Di dalam sistem ini permindahan anggota masyarakat ke lapisan yang lain baik ke atas maupun ke bawah tidak mungkin terjadi, kecuali ada hal­hal yang istimewa. Di dalam sistem yang demikian itu satu-satu,ya jalan untuk dapat masuk menjadi anggota dari suatu lapisan dalam masyarakat adalah Karena kelahiran. Sistem pelapisan tertutup kita temui misalnya di India yang masyarakatnya mengenal sistem kasta. Sebagaimana kita ketahui masyarakat terbagi ke dalam :

- Kasta Brahmana : merupakan kastanya golongan. Golongan pendeta

dan merupakaan kasta tertinggi.

- Kasta Ksatria : merupakan kasta dari golongan bangsawan dan tentara

yang dipandang sebagai lapisan kedua.

- Kasta Waisya : merupakan kasta dari golongan pedagang yangdipandang

sebagai lapisan menengah ketiga.

- Kasta Sudra : merupakan kasta dari golongan rakyat jelata.

- Paria : adalah golongan dari mereka yang tidak mempunyai kasta. Yang

termasuk golongan ini misalnya kaum gelandangan, peminta dan

sebagainya.

2) Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka

      Di dalam sistem yang demikian ini setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang ada di bawahnya atau naik ke lapisan  di atasnya.

Sistem yang demikian ini dapat kita temukan misalnya di dalam masyarakat di Indonesia sekarang ini. Setiap orang diberi kesempatan untuk menduduki segala jabatan bila ada kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi di samping itu orang juga dapat turun dart jabatannya bila dia tidak mampu mempertahankannya.

Status (kedudukan) yang diperoleh berdasarkan atas usaha sendiri disebut " Achieve status"

Dalam hubungannyadengan pembangunan masyarakat, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka sangat menguntungkan. Sebab setiap warga masyarakat diberi kesempatan untuk bersaing dengan yang lain. Dengan demikian orang berusaha untuk mengembangkan segala kecakapannya agar dapat meraih kedudukan yang dicita-dicitakan. Demikian sebaliknya bagi mereka  tidak bermutu akan semakin didesak oleh mereka cakap, sehingga yang bersangkutan bisa jadi jatuh ke tangga sosial lebih rendah.

E. BEBERAPA TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL

Bentuk konkritdaripada Pelapisan masyarakat ada beberapa macam. Ada sementara sarjana yang meninjau bentuk pelapisan masyarakat hanya berdasar salah satu aspek saja misalnya aspek ekonomi, atau aspek politik saja, tetapi sementara itu ada pula yang melihatnya melalui berbagai ukuran secara komprehensif.

Selanjutnya itu ada yang membagi pelapisan masyarakat kedalam jumlah yang lebih sederhana (misalnya membagi hanya menjadi dua bagian). Sementara itu ada pula yang membagi tiga lapisan atau lebih.

Ada yang membagi pelapisan masyarakat seperti berikut ini :

1 ) Masyarakat terdiri dari kelas atas (upper class) dan kelas bawah (lower

class).

2) Masyarakat terdiri dari tiga kelas ialah kelas alas (upper class), kelas menengah (middle class), dan kelas kc bawah (lower class).

3) Sementara itu ada pula sering kitadengar : kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class), kelas menengah ke bawah (lower middle class) dan kelas bawah (lower class).

Orang dapat menduduki lapisan (atau istilah lain ada yang menggunakan dengan kelas) tertentu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti misalnya: keturunan, Kecakapan, pengaruh, kekuatan dan lain sebagainya.

Oleh Karena itu beberapa sarjana memiliKi teKanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori-teori tentang pelapisan masyarakat.

Beberapa dicantumkan di sini :

1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam flap-tiap negara terdapat tiga

unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan

mereka yang berada di tengah-tengahnya. Di sini Aristoteles membagi masyarakat berdasarkandimensi ekonomi sehingga ada orang yang kaya, menengah dan melarat.

2) Prof . Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan sebagai berikut ` selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnyadan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.

3) Vilfredo Pareto, sarjana Italia, menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. menurut dia pangkal daripada perbedaan itu Karena ada orang­-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

4) Gaotano Mosoa, sarjana Italia, di dalam " The Ruling Class" menyatakan sebagai berikut :

Di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang sangat kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas yang pemerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama. jumlahnya selalu sedikit, menjaLankan peranan-peranan politik, monopoli kekuasaandan menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh kekuasaannya itu.

Sebaliknya yang kedua, ialah kelas yang diperintah, jumlahnya lebih banyak diarahkan dan diatur/diawasi oleh kelas yang pertama.

5) Karl Marx di dalam menjelaskan secara tidak langsung tentang pelapisan masyarakat menggunakan istilah kelas menurutdia, pada pokoknya ada dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memil;` tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

,Ki

Dari apa yang diuraikandi alas, akhirnyadapatdisimpulkan bahwa ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota­anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial adalah sebagai berikut :

1) Ukuran kekayaan : Ukuran kekayaan (kebendaan) dapat dijadikan suatu ukuran; barangsiapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, termasuk kedalam lapisan sosial teratas. Kenyataan tersebut, misalnyadapatdilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, berupa mobil pribadinya, cara­Cara mempergunakan pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk berbelanja barang-barang mahal, dan sebagainya.

2) Ukuran kekuasaan : Barangsiapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan sosial teratas.

3) Ukuran kehormatan : Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran­ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapatkan atau menduduki lapisan sosial teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada masyarakat.

4) Ukuran ilmu pengetahuan : Ilmu pengetahuan dipakai ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran ini kadang­kadang menyebabkan menjadi negatif,Karena ternyata bahwa bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal itu mengakibatkan segala macaw usaha untuk mendapatkan gelar tersebut walaupun secara tidak halal.

Ukuran-ukuran tersebut di alas, tidaklah bersifat limitatif (terbatas), tetapi masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. AK-an tetapi ukuran-ukuran di atas yang menonjol sebagaidasar timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Jadi kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada sistem nilai yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.

2. KESAMAAN DERAJAT

   Sifat perhubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, artinya orang seorang itu sebagai anggota masyarakatnya, mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat Waupun terhadap pemerintahdan negara. Beberapa hakdan kewajiban penting

ditetapkandalam Undang-undang (konstitusi) sebagai hakdan kewajiban asasi. Untuk dapat melaksanakana hak dan kewajiban ini dengan bebas dart rasa takut perlu adanya jaminan, dan yang mampu memberi jaminan ini adalah

pemerintah yang kuatdan berwibawa. Didalam susunan negara modern hak­hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh Undang-­undang dan menjadi hukum positif.

 1) PERSAMAAN HAK

      Adanya kekuasaan negara seolah-olah hak individu lambat-laun dirasakan sebagai suatu yang mengganggu, Karena di mana kekuasaan negara itu berkembang, terpaksalah ia memasuki lingkungan hak manusia pribadi dan berkuranglah pula luas batas hak-hak yang dimiliki individu itu. Dandi sinilah timbnl persengketaan pokok antara dua kekuasaan itu seeara porinsip, yaitu kekuasaan manusia yang berwujud dalam hak" hak dasar beserta kebebasan asasi yang selama itudimilikinyadengan leluasa,dan kekuaasaan yang melekat pada organisasi barn dalam bentuk masyarakat yang merupakan negara tadi.

Mengenai persamaan hak ini selanjutnyadicantumkandalam Pemyataan Sedunia Tentang Hak"hak (Asasi) Manusia atau Universitas Declaration of Human Right (1948) dalam pasal-pasalnya, seperti dalam :

Pasal 1 " Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

martabat dan hak yang sama.

Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan" .

Pasal 2 ayat 1: " Setiap orang berhak alas semua hak-hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantumdalam pemyataan inidengan tak ada Keenan apa pun, seperti misalnya bangsa, warns, jenis kelamin, bahasa, agama, poliotik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan."

Pasal 7 : " Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan

berhak alas perlindungan hokum yang samadengan tak ads perbedaan. Sekalian orang berhak alas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini ".

2) PERSAMAAN DERAJAT DI INDONESIA

      Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat dan hak juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas.

Hukum dibuat dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya perbedaan. Kalau kita lihat ada empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi itu yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Empat pokok hak-hak asasi dalam empat pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :

Pertama tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan. Pasal 27 ayat I menetapkan :

bahwa . " Segala Warga Negara bersaamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahandan wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya."

Di dalam perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar di samping hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. yaitu kewa,jiban untuk menjunjung hukumdan pemerintahan itudengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu sistem yang berlainan sekalidaripada sistem perumusan .‘Human Rights" itu secara Halal, hanya menyebutkan hak tanpa ada kewajiban di sampingnya.

Kemudian yangditetapkandalam pasal 27 ayat 2, ialah hak setiap warga negara alas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian yang ditetapkan dalam pasal 28 ditetapkan, bahwa " kemerdekaan berserikat dan berkumpul. mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang."

Pokok ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara, yang berbunyi sebagai berikut : " Negara menjamin kemerdekaan flap-flap penduduk untuk memeluk agamanya masing-musing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Pokok keempat, adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi :

(1)  Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajara dan                                                    (2)   Pemerintah mengusahakandan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional,

yang diatur dengan undang-undang.

3. ELITE DAN MASSA

  1) ELITE

A. Pengertian

     Dalam pengertian yang umum elite itu menunjuk sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih yang khusus dapat diartikan sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Dalam Cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan: " posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas" .

Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitenya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitif.

Di dalam suatu lapisan masyarakat lento ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci ataumereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kebijaksanaan. mereka itu mungkin para pejabat togas, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan dan lainnya lagi.

Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhimya merupakan elite masyarakatnya.

B. Fungsi Elite dalam memegang Strategi.

     Dalam suatu kehidupan sosial yang teratur, baik dalam konteks luas maupun yang lebih sempit, dalam kelompok heterogen maupun homogen selalu ada kecenderungan untuk menyisihkan satu golongan tersendiri sebagai satu golongan yang penting, memiliki kekuasaan dan mendapatkan kedudukan yang terkemuka jika dibandingkan dengan massa. Penentuan golongan minoritas ini didasarkan pada penghargaan masyarakat terhadap persona yang dilancarkan dalam kehidupan masa kini serta andilnya dalam meletakkan dasar-dasar kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Golongan minoritas yang berada pada posisi alas yang secara fungsional dapat berkuasa adan menentukan dalam studi sosial dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

    2) MASSA

A)   Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd, tapi yanag secara fundamental berbeda dengannya dalam hal-hal yang lain.

B ) Hal-hal yang penting dalam massa

           Terhadap beberapa hal yang penting sebagian ciri-ciri yang membedakan di dalam massa :

(1) Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata

sosial, meliputi orang"orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakamuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa misalnya orang"orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers.

(2) Massa merupakan kelompok yang anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim.

(3) Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota­anggotanya.

Secara fisik mereka biasanya terpisah satu sama lain serta anonim, tidak mempunyai kesempatan untuk menggerombol seperti yang biasa dilakukan oleh crowd.

(4) Very loosely organized, serta tidak bisa bertindak secara bulat atau sebagai suatukesatuan seperti halnya crowd.

C)   Peranan Individu-individu di dalam Massa Penting sekali kenyataan bahwa

massa adalah terdiri dari individu-individu yang menyebar secara luas di berbagai kelompok-kelompok dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Itu berarti bahwa object of interess yang menarik perhatian dari mereka yang membentuk massa adalah perhatian dari mereka yang membentuk massa adalah sesuatu yang terletak di luar kebudayaan dan kelomok-kelomok setempat, dan oleh Karena itu obyek tadi tidak dibatasi atau diterangkan dalam istilah-istilah understanding atau tertib-tertib setempat.

D) Masyarakat dan Massa

Dari karakteristik yang singkat ini bisa dilihat bahwa massa merupakan gambaran kosong dari suatu masyarakat atau persekutuan. Dalam hal-hal yang lain, terdapat suatu perbedaan yang penting. Telah disebutkan bahwa massa tidak menggerombol atau berinteraksi sebagian

dillakukan crowd. Melainkan individu-individu terpisahkan satudari yang lain dan tidak kenal satu sama lain. Kenyataan ini berarti bahwa individu di dalam massa, lebih cenderung bertindak atas kesadaran diri yang tiba-tibadaripada kesadarandiri yang sudah digariskan. la cenderung bertindak atau merespond obyek-obyek yang menarik perhatian atas dasar impuls-impuls yang dibangkitkan olehnya daripada merespond sugesti-sugesti atau stimulasi yang ditimbulkan berdasarkan suatu hubungan yang erat.

E) Hakikat dan Perilaku Massa

Timbul pertanyaan, bagaimana massa bertingkah laku. Jawaban berada dalam istilah-istilahdari masing-musing individu yang mencari jawaban menurut kebutuhan sendiri-sendiri. Secara paradoksial, bentuk perilaku massa terletak pada garis aktivitas individual dan bukan pada tindakan bersama.

F) Peranan Elite terhadap Massa

   Kelompok elite penentu lebih banyak berperandalam mengemban fungsi sosial. Hal ini dapat kita buktikan dalam kekuatan-kekuatan sosial yang dijelaskan secara fungsional untuk mencapai tujuan yanag telah dibahas dalam bagian .‘elite dalam berbagai dimensi" di alas, kita juga dapat melihat bagai penentu ini berperan dalam fungsi sosial sebagai berikut :

(1) Elite penentu dapat dilihat sebagai suatu lembaga kolektif yang

merupakan pencerminan kehendak-kehendak masyarakatnya. Dalam hal ini elite penentu bertindak sebagai lembaga yang berwenang sebagai pengambil penentu keputusan akhir, pendukung kekuatan moral bahkan dapat menjadi proto type dari masyarakatnya.

(2) Sebagai lembaga politik, elite penentu mempunyai peranan memajukan kehidupan masyarakatnyadengan memberikan kerangka pemikiran konsepsional sehingga massa dapat dengan tepat menanggapi permasalahan yangdihadapinya.

(3) Elite penentu memiliki peranan moral dan dolidaritas kemanusiaan baik dalam pengertian nasionalisme maupun pengertian universal. Hal ini penting sekali dalam rangka penghayatan tentang identitas dan tujuan hidup bersama,dengan pola pemikiran filosofi yang sama

dan kerangka pendekatan yang sama pula.

(4) Elite penentu lainnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemuasan hedonik atau pemuasan intrinsik lainnya bagi manusia khususnya terhadap reaksi-reaksi emosional.

Peranan ini disebut dengan peranan ekspresif. Kelompok elite yang bertugas memenuhi kebutuhan ini bekerja dengan pertimbangan­pertimbangan nilai ethis estetis. Di sinilah kehadiran para seniman, sastrawan, komponis, biduan dan lain-lain. Karya-karya mereka berusaha mengumandangkan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga fungsi terdahulu dengan pendekatan estetis. Di samping itu dapat pula berfungsi sebagai kontrol sosial yang independen yang hanya berpegang pada nilai-nilai universal dan lebih bersifat simbolik.

4. PEMBAGIAN PENDAPATAN

 

1) KOMPONEN PENDAPATAN

     Pada dasarnya dalam kehidupan ekonomi itu. hanya ada dua kelompok, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam rumah tangga produsen dilakukan proses produksi. Pemilik faktor produksi yang telah menyerahkan atau mengikutsertakan faktor produksinya ke dalam proses produksi akan memperoleh balas jasa. Pemilik alam (tanah) akan memperoleh sewa. Pemilik tenaga akan memperoleh upah. Pemilik modal akan memperoleh bunga dan pengusaha (skill) akan memperoleh keuntungan.

     Pedagang yang melakukan jasa berupa menjual hasil pertanian yang telah dibelinya, dari desa ke kota, akan memperoleh hulas jasa berupa: keuntungan, upah Karena telah mengangkutnya ke kota, bunga modal Karena mengikut sertakan modalnya dalam perdagangan. Sedangkan sewa tanahnya yang berupa retribusi pasar dibayarkan kc pemerintah. Demikian prosesnya, untuk semua proses produksi.

2) PERHITUNGAN PENDAPATAN

      Apabila diteliti lebih lanjut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya upah atau sewa tanah, walaupun hasil yang dapat diperolehnya tetap. Namun demikian, tingkat upah atau sewa tanah itu tidak bergerak bebas naik terns-menerus.

A. Sewa Tanah

     Bunga tanah atau sewa tanah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik tanah, Karena ia telah menyewakan tanahnya kepada penggarap. Pendapatan yang diterima tersebut hanya semata-mata Karena hak milik dan bukan Karena ia ikut serta menyumbang jasanya dalam proses produksi.

B. Upah

    

     Upah adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh buruh, Karena menyumbangkan tenaganya dalam proses produksi. Menurut David Ricardo, upah ini sebagai harga dari tenaga kerja. Upah yang diterima buruh berupa uang disebut upah nominal, sedangkan barang atau jasa yang dapat dibelinya dengan upah nominal tersebut disebut upah riil.

C. Bunga Modal

   

     Sewa modal atau bunga adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh pemilik modal, karena telah meminjamkan modalnya dalam proses produksi. Modal yang ikut serta dalam proses produksi akan memperbesar hasil produksi.

D. Laba Pengusaha

     

      Josseph Schumpeter denngan teori keunggulan mengemukakan bahwa pengusaha itu keunggulannya tidak sama, tetapi yang lebih unggul adalah mereka yang berhasil menemukan kombinasi baru seperti metode produksi baru, efisiensi dan daerah penjualan yang baru. Pengnsaha yang unggul inilah yang memperoleh laba.

3) DISTRIBUSI PENDAPATAN

   

      Setelah dilakukan perhitungan pendapatan nasional, maka dapat diketahui kegiatan produksi dan struktur perekonomian suatu negara. Lebih lanjut akan mempermudah perancang perekonomian negara, Karena telah diketahui bahan-­bahan / keterangan mengenai situasi ekonomi baik secara makro maupun sektoral. Sektor mana yang memberi sumbangan paling banyak dan juga golongan mana yang memperoleh bagian pendapatan nasional yang terbanyak. Selanjutnya dapat diketahui berapa tingkat income perkapita, dan ini menunjukkan tingkat potensi kemakmuran rata-rata. Namun demikian, perlu disadari bahwa tingkat income perkapita itu hanya merupakan alat ukur untuk membandingkan kemakmuran suatu negaradengan negara lain. Jadi meskipun tingkat income perkapita tinggi belum berarti bahwa tingkat kemakmuran itu telah merata dan dinikmati oleh semua warga negara.

Itulah sebabnya persoalan distribusi termasuk yang paling strategisdan peka dalam masalah pendapatan nasional dan ini sering menjadi somber kerusuhan dalam masyarakat. Terdapat dua konsep Cara pendistribusian pendapatan nasional sesuai dengan sistem perekonomian yang diterapkan.

Aliran liberal atau klasik menganggap, bahwa sesuaidengan teori ekonomi liberal, lalu-lintas dan arus distribusi pendapatan nasionaldengan sendirinya berlangsung dengan baik dan adil, bila diatur oleh hukum permintaan dan penawaran secara bebas melalui pasar. Jadi berapa jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi sebaiknya ditentukan oleh hokum

permintaan dan penawaran. Tetapi hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, Karena kedudukan buruk lebih lemah dibandingkan dengan pemilik modal, yang akhirnyadalam tawar- menawar mengenai harga tenaga kerja juga akan memperoleh balas jasa yang relatif sedikit.

Dari hal di alas timbulnya pemikiran bahwa pendistribusian pendapataan nasional itu perlu campur tangan pemerintah, melalui peraturan-peraturan, upah, pajak, sewa dan sebagainya. Pajak mobil dipergunakan untuk membangun rumah sakit, membangun sekolahan dan sebagainya. Di sini, mereka yang berpenghasilan kecil akan juga ikut merasakan / memperoleh bagian pendapatan nasional yang diatur melalui peraturan pemerintah.